Sejarah - Dasar Hukum Pembentukan


Halaman Sejarah - Dasar Hukum Pembentukan

SEJARAH SINGKAT KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KABUPATEN BANYUMAS

 

            Bermula pada tahun 1995, Kabupaten Banyumas ditunjuk oleh Pemerintah Pusat untuk menjadi kabupaten percontohan pelaksanaan otonomi daerah menyongsong Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
            Awal tahun 1996 di Baturraden diselenggarakan Seminar Nasional tentang Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dihadiri perwakilan-perwakilan Kabupaten dan Kota dari seluruh propinsi di Indonesia. Dari seminar tersebut direkomendasikan bahwa Kabupaten Banyumas dijadikan pelaksana percontohan otonomi daerah.
            Konsekuensi atas pelaksanaan otonomi daerah adalah dihapuskannya lembaga kantor wilayah yang ada di kabupaten dan kota maupun propinsi. Selanjutnya pemerintah propinsi menyerahkan P3D (Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi) kantor wilayah yang ada di kabupaten dan kota kepada kabupaten dan kota setempat.
            Penyerahan P3D dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah c/q Kantor Wilayah Departemen Pertanian adalah berupa aset TC Pertanian di Baturraden kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Kantor TC Pertanian tersebut selanjutnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dijadikan Kantor Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kabupaten Banyumas. Peresmian Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyumas dilakukan oleh Kepala Badan Diklat Departemen Dalam Negeri, Drs. H.Z. Wali Amrullah pada tanggal 17 September 1996.

 Prasasti 1Prasasti 2